AKSESABILITAS FASILITAS: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN REALITAS KORPORASI
by Prof. Ifrani, S.H., M.H., Tajmila, S.H. Standar aksesibilitas fasilitas kini menjadi bagian dari kepatuhan yang dapat diuji dan ditegakkan. Penguatan regulasi nasional dalam satu dekade terakhir menegaskan bahwa bangunan publik dan komersial wajib memenuhi prinsip kemudahan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Bagi pelaku usaha, aksesibilitas bukan lagi isu desain atau kebijakan sukarela, melainkan kewajiban […]
The Advisory Vol. 1 Issue 2 – 25/02
IMPLIKASI HUKUM PAJAK KARBON BAGI SEKTOR ENERGI DAN MANUFAKTUR: STRATEGI MITIGASI RESIKO DAN KEPATUHAN REGULASI
by Ulvia Andini, S.Pd., CPHRM., M. Fadhil Abrar, S.H. Pajak karbon kini menjadi variabel hukum dan finansial yang tidak lagi dapat diabaikan oleh sektor energi dan manufaktur. Berlandaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK), harga karbon telah bertransformasi dari instrumen kebijakan menjadi mekanisme yang memengaruhi struktur biaya, kelayakan proyek, dan pengambilan […]
BUSINESS JUDGEMENT RULE: PELEPASAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI BERDASARKAN FIDUCIARY DUTY DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
by Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., CIRP., CPM., M.Faiz Arrafi, S.H. Business Judgement Rule pada dasarnya merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum Perusahaan yang diberikan kepada direksi. Badan hukum memiliki ketergantungan dengan direksi sehingga melahirkan hubungan fidusia (fiduciary duties). Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah […]
UJI TUNTAS HAM: KEWAJIBAN BARU BAGI SEKTOR USAHA
by M.Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA.Athalaric Ghalib Pradana, S.H., CLA. Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD) kini bergerak menuju standar kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur. Arah kebijakan nasional menunjukkan penguatan kewajiban bagi pelaku usaha dalam beberapa tahun ke depan, sementara tekanan dari mitra global sudah berjalan melalui audit rantai pasok, persyaratan kontraktual, […]
THE ADVISORY Vol. 1 Issue 1 – 25/01
Belajar dari kasus Kenny Sonda: Kala InHouse Councel bisa dipidana karena dianggap memberikan nasihat yang tidak tepat kepada korporasi
Image Source: Salman Toyibi/Jawa Pos
SEMA 1/2025: PEDOMAN PERALIHAN STATUS PKWT MENJADI PKWTT
by Muhamad Faiz Arrafi, S.H., Muhammad Fadhil Abrar, S.H. Mahkamah Agung melalui SEMA 1/2025 akhirnya menegaskan satu pedoman penting yang selama bertahun-tahun menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha: Apakah masa kerja PKWT dapat digabung dengan PKWTT saat menghitung pesangon? SEMA ini memberikan kepastian bahwa masa kerja PKWT tidak boleh digabung, dan hanya masa kerja PKWTT yang […]
PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN (DPA): ANGIN SEGAR BAGI KORPORASI
by Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., M.Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA. Deferred Prosecution Agreement (DPA) kini muncul sebagai instrumen yang semakin relevan dalam ekosistem penegakan hukum korporasi. Tidak seperti proses litigasi pidana tradisional yang bersifat adversarial, DPA menawarkan pendekatan kolaboratif antara perusahaan dan kejaksaan untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Korporasi memperoleh kesempatan untuk menghindari […]
Praktik Premanisme Di Pabrik BYD dan Vinfast
by Rudiansyah, S.H, Tajmila, S.H. Praktik premanisme di area operasional pabrik BYD dan Vinfast membuka kembali permasalahan lama dalam ekosistem industri Indonesia: kerentanan fasilitas produksi terhadap intimidasi dan intervensi kelompok non-resmi. Meski kembali menjadi sorotan publik, fenomena ini bukan isu baru. Selama bertahun-tahun, praktik serupa lazim muncul pada kawasan industri yang letaknya jauh dari pemukiman […]