Praktik Premanisme Di Pabrik BYD dan Vinfast
by Rudiansyah, S.H, Tajmila, S.H. Praktik premanisme di area operasional pabrik BYD dan Vinfast membuka kembali permasalahan lama dalam ekosistem industri Indonesia: kerentanan fasilitas produksi terhadap intimidasi dan intervensi kelompok non-resmi. Meski kembali menjadi sorotan publik, fenomena ini bukan isu baru. Selama bertahun-tahun, praktik serupa lazim muncul pada kawasan industri yang letaknya jauh dari pemukiman […]
Catatan Terhadap Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Pekerjaan Alihdaya (Outsourcing)
Berdasarkan UU Cipta Kerja 2023 diatur bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Ketentuan ini mengembalikan pembatasan pekerjaan yang dapat dilakukan alih daya (outsourcing) pada Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 yang sebelumnya ketentuan pembatasan tersebut dihapus oleh UU Cipta Kerja 2020. Hingga saat ini ketentuan pelaksanaan kegiatan alih daya (outsourcing) […]
Pasang Surut Pembatasan Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Tertanggal 31 Oktober 2024
Overview Pada penghujung tahun 2022, lebih tepatnya 30 Desember 2022, Pemerintah menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai respon akhir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara resmi mencabut keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2020). Dimana pada tanggal 21 Maret 2023, Perppu No. 2 […]
Updates on Employment Law After Constitutional Court Ruling Number 168/PUU-XXI/2023 dated October 31, 2024 (Judicial Review of the Manpower Law in the 2023 Job Creation Act)
On October 31, 2024, the Constitutional Court Ruling Number 168/PUU-XXI/2023 (“CC Ruling 168/2023”) was officially read in relation to the judicial review of the Manpower Law in the 2023 Job Creation Act (“Manpower Law”). CC Ruling 168/2023 partially granted the claims submitted by the Partai Buruh, FSPMI, KSPSI, KPBI, KSPI, et.al, which resulted in changes […]
Pekerja Diangkat Menjadi Direksi: Haruskah Di PHK Terlebih Dahulu?
Overview Pada tanggal 15 Desember 2022 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1/2022 yang mengkategorikan pengangkatan Pekerja menjadi Direksi sebagai suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga menimbulkan akibat hukum pada saat Pekerja diangkat sebagai Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka Pekerja yang bersangkutan berhak memperoleh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana […]
Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak (UU KIA) Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Ditempat Kerja
Pada tanggal 2 Juli 2024, telah resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”). Ketentuan baru ini berdampak terhadap perubahan regulasi ketenagakerjaan terutama sehubungan dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan Pekerja perempuan di Perusahaan. Beberapa perubahan mengenai hak-hak sehubungan dengan kesejahteraan Ibu dan Anak […]