IMPLIKASI HUKUM PAJAK KARBON BAGI SEKTOR ENERGI DAN MANUFAKTUR: STRATEGI MITIGASI RESIKO DAN KEPATUHAN REGULASI
by Ulvia Andini, S.Pd., CPHRM., M. Fadhil Abrar, S.H. Pajak karbon kini menjadi variabel hukum dan finansial yang tidak lagi dapat diabaikan oleh sektor energi dan manufaktur. Berlandaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK), harga karbon telah bertransformasi dari instrumen kebijakan menjadi mekanisme yang memengaruhi struktur biaya, kelayakan proyek, dan pengambilan […]
UJI TUNTAS HAM: KEWAJIBAN BARU BAGI SEKTOR USAHA
by M.Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA.Athalaric Ghalib Pradana, S.H., CLA. Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD) kini bergerak menuju standar kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur. Arah kebijakan nasional menunjukkan penguatan kewajiban bagi pelaku usaha dalam beberapa tahun ke depan, sementara tekanan dari mitra global sudah berjalan melalui audit rantai pasok, persyaratan kontraktual, […]
THE ADVISORY Vol. 1 Issue 1 – 25/01
Belajar dari kasus Kenny Sonda: Kala InHouse Councel bisa dipidana karena dianggap memberikan nasihat yang tidak tepat kepada korporasi
Image Source: Salman Toyibi/Jawa Pos
SEMA 1/2025: PEDOMAN PERALIHAN STATUS PKWT MENJADI PKWTT
by Muhamad Faiz Arrafi, S.H., Muhammad Fadhil Abrar, S.H. Mahkamah Agung melalui SEMA 1/2025 akhirnya menegaskan satu pedoman penting yang selama bertahun-tahun menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha: Apakah masa kerja PKWT dapat digabung dengan PKWTT saat menghitung pesangon? SEMA ini memberikan kepastian bahwa masa kerja PKWT tidak boleh digabung, dan hanya masa kerja PKWTT yang […]
Praktik Premanisme Di Pabrik BYD dan Vinfast
by Rudiansyah, S.H, Tajmila, S.H. Praktik premanisme di area operasional pabrik BYD dan Vinfast membuka kembali permasalahan lama dalam ekosistem industri Indonesia: kerentanan fasilitas produksi terhadap intimidasi dan intervensi kelompok non-resmi. Meski kembali menjadi sorotan publik, fenomena ini bukan isu baru. Selama bertahun-tahun, praktik serupa lazim muncul pada kawasan industri yang letaknya jauh dari pemukiman […]
Catatan Terhadap Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Pekerjaan Alihdaya (Outsourcing)
Berdasarkan UU Cipta Kerja 2023 diatur bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Ketentuan ini mengembalikan pembatasan pekerjaan yang dapat dilakukan alih daya (outsourcing) pada Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 yang sebelumnya ketentuan pembatasan tersebut dihapus oleh UU Cipta Kerja 2020. Hingga saat ini ketentuan pelaksanaan kegiatan alih daya (outsourcing) […]
Pasang Surut Pembatasan Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Tertanggal 31 Oktober 2024
Overview Pada penghujung tahun 2022, lebih tepatnya 30 Desember 2022, Pemerintah menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai respon akhir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara resmi mencabut keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2020). Dimana pada tanggal 21 Maret 2023, Perppu No. 2 […]
Updates on Employment Law After Constitutional Court Ruling Number 168/PUU-XXI/2023 dated October 31, 2024 (Judicial Review of the Manpower Law in the 2023 Job Creation Act)
On October 31, 2024, the Constitutional Court Ruling Number 168/PUU-XXI/2023 (“CC Ruling 168/2023”) was officially read in relation to the judicial review of the Manpower Law in the 2023 Job Creation Act (“Manpower Law”). CC Ruling 168/2023 partially granted the claims submitted by the Partai Buruh, FSPMI, KSPSI, KPBI, KSPI, et.al, which resulted in changes […]
Pekerja Diangkat Menjadi Direksi: Haruskah Di PHK Terlebih Dahulu?
Overview Pada tanggal 15 Desember 2022 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1/2022 yang mengkategorikan pengangkatan Pekerja menjadi Direksi sebagai suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga menimbulkan akibat hukum pada saat Pekerja diangkat sebagai Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka Pekerja yang bersangkutan berhak memperoleh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana […]