AKSESABILITAS FASILITAS: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN REALITAS KORPORASI
by Prof. Ifrani, S.H., M.H., Tajmila, S.H. Standar aksesibilitas fasilitas kini menjadi bagian dari kepatuhan yang dapat diuji dan ditegakkan. Penguatan regulasi nasional dalam satu dekade terakhir menegaskan bahwa bangunan publik dan komersial wajib memenuhi prinsip kemudahan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Bagi pelaku usaha, aksesibilitas bukan lagi isu desain atau kebijakan sukarela, melainkan kewajiban […]
The Advisory Vol. 1 Issue 2 – 25/02
BUSINESS JUDGEMENT RULE: PELEPASAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI BERDASARKAN FIDUCIARY DUTY DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
by Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., CIRP., CPM., M.Faiz Arrafi, S.H. Business Judgement Rule pada dasarnya merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum Perusahaan yang diberikan kepada direksi. Badan hukum memiliki ketergantungan dengan direksi sehingga melahirkan hubungan fidusia (fiduciary duties). Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah […]
THE ADVISORY Vol. 1 Issue 1 – 25/01
PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN (DPA): ANGIN SEGAR BAGI KORPORASI
by Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., M.Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA. Deferred Prosecution Agreement (DPA) kini muncul sebagai instrumen yang semakin relevan dalam ekosistem penegakan hukum korporasi. Tidak seperti proses litigasi pidana tradisional yang bersifat adversarial, DPA menawarkan pendekatan kolaboratif antara perusahaan dan kejaksaan untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Korporasi memperoleh kesempatan untuk menghindari […]