AKSESABILITAS FASILITAS: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN REALITAS KORPORASI

by Prof. Ifrani, S.H., M.H., Tajmila, S.H. Standar aksesibilitas fasilitas kini menjadi bagian dari kepatuhan yang dapat diuji dan ditegakkan. Penguatan regulasi nasional dalam satu dekade terakhir menegaskan bahwa bangunan publik dan komersial wajib memenuhi prinsip kemudahan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Bagi pelaku usaha, aksesibilitas bukan lagi isu desain atau kebijakan sukarela, melainkan kewajiban […]

IMPLIKASI HUKUM PAJAK KARBON BAGI SEKTOR ENERGI DAN MANUFAKTUR: STRATEGI MITIGASI RESIKO DAN KEPATUHAN REGULASI

by Ulvia Andini, S.Pd., CPHRM., M. Fadhil Abrar, S.H. Pajak karbon kini menjadi variabel hukum dan finansial yang tidak lagi dapat diabaikan oleh sektor energi dan manufaktur. Berlandaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK), harga karbon telah bertransformasi dari instrumen kebijakan menjadi mekanisme yang memengaruhi struktur biaya, kelayakan proyek, dan pengambilan […]

BUSINESS JUDGEMENT RULE: PELEPASAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI BERDASARKAN FIDUCIARY DUTY DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

by Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., CIRP., CPM., M.Faiz Arrafi, S.H. Business Judgement Rule pada dasarnya merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum Perusahaan yang diberikan kepada direksi. Badan hukum memiliki ketergantungan dengan direksi sehingga melahirkan hubungan fidusia (fiduciary duties). Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah […]

UJI TUNTAS HAM: KEWAJIBAN BARU BAGI SEKTOR USAHA

by M.Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA.Athalaric Ghalib Pradana, S.H., CLA. Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD) kini bergerak menuju standar kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur. Arah kebijakan nasional menunjukkan penguatan kewajiban bagi pelaku usaha dalam beberapa tahun ke depan, sementara tekanan dari mitra global sudah berjalan melalui audit rantai pasok, persyaratan kontraktual, […]